Menggagas Sanksi atas Tindakan Constitution Disobedience terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi

Novendri M. Nggilu

Abstract


Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang secara fungsional menjalankan tugas untuk mengawal konstitusi Indonesia, untuk memastikan apakah Konstitusi Indonesia dilaksanakan secara penuh dan bertanggung jawab atau tidak. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang mencerminkan jaminan constitution justice value baik dalam perkara Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maupun dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang seharusnya dijalankan oleh semua pihak yang terkait dengan putusan tersebut, tak jarang memunculkan situasi terbalik. Oleh sebab itu, tulisan ini hendak menjawab pertanyaan penelitian tentang ; 1) bentuk-bentuk tindakan constitution disobedience terhadap putusan Mahkamah Konstitusi, 2) implikasi dari tindakan constitution disobedience tersebut, dan 3) bagaimana sanksi bagi tindakan constitution disobedience agar dapat menjamin penegakan konstitusi di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan sumber bahan hukum kepustakaan dan teknik analisis preskriptif. Temuan dari penelitian ini adalah ; 1) adanya bentuk pembangkangan terhadap putusan Mahkamah Konstitusi baik dengan cara menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK, atau bahkan pembangkangan terhadap putusan MK melalui putusan pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung. 2) pembangkangan terhadap putusan MK berakibat pada ketidakpastian hukum sampai pada terjadinya constitutional justice delay. 3) alternatif sanksi yang dapat dibebankan pada pihak yang melakukan pembangkangan terhadap putusan MK adalah sanksi contempt of court melalui perluasan makna contempt of court, atau dengan cara pembebanan dwangsom atau uang paksa.

The Constitutional Court as an institution that functionally carries out the duty to oversee the Indonesian constitution, to ascertain whether the Indonesian Constitution is implemented in full and is responsible or not. Decisions of the Indonesian constitutional court reflecting guarantees of constitutional justice values both in the case of constitution 1945 judicial review and in cases of general election results disputes which should be enforce by all parties related to the decision, often creating inverse situations. Therefore, this paper is about to answer research questions about; 1) forms of constitution disobedience actions of constitutional court decisions, 2) Implications of constitution disobedience actions, and 3) how sanctions for constitution disobedience acts in order to guarantee the enforcement of the constitution in Indonesia. The research method used is normative research with a statute approach, conceptual approach, and case approach, with library legal materials and prescriptive analysis techniques. The findings of this study are; 1) there is a form of defiance of the Indonesian constitutional court's decision either by reviving the articles that have been canceled by the constitutional court, or even disobdiance of the constitutional court's decision through supreme court decisions. 2) The disobdiance of the constitutional court's decision resulted in legal uncertainty until the occurrence of constitutional justice delay. 3) the alternative sanctions that can be imposed on the party who commits disobediance of the constitutional court decision is the contemp of court sanction through the expansion of the meaning of the contemp of court, or by imposing dwansom or forced money.


Keywords


Sanksi; Constitution disobedience; Putusan MK

References


Buku

Bachtiar, 2015, Problematika Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Pada Pengujian UU Terhadap UUD, Jakarta: Penebar Swadaya Grup.

Asshiddiqie, Jimly, 2010, Perkembangan dan Konsilidasi Lembaga Negara, Jakarta; Bumi Aksara.

Siahaan, Maruarar, 2012, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, edisi kedua, Jakarta; Sinar Grafika,

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana Prenada Media Group.

___________, 2013, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana Prenanda Media Group.

Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, 2010, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Jakarta.

Tutik, Titik Triwulan, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia, Jakarta: Kencana.

Jurnal

Chakim, M. Lutfi, "Mewujudkan Keadilan Melalui Upaya Hukum Peninjauan Kembali Pasca Putusan Mahkamah Konsitusi", Jurnal Konstitusi, Vol. 12 Nomor 2, Juni 2015, h. 328-352.

Hasibuan, Otto, "Contempt of Court di Indonesia, Perlukah?", Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 4, Nomor 2 Juli 2015, h. 267-274.

Laksono, Fadjar, 2013, "Pembangkangan Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Yudisial Vol. 6, No. 3 Desember 2013, h. 227-249.

Soeroso, Fadjar Laksono, Winda Wijayanti, et.al., "Implikasi dan Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-X/2012 tentang SBI atau RSBI", Jurnal Konstitusi, Volume 10, Nomor 4 Tahun 2013, h. 731-760.




DOI: https://doi.org/10.31078/jk1613

Refbacks

  • There are currently no refbacks.