Akomodasi Politik Hukum di Indonesia terhadap Hak Asasi Manusia Berdasarkan Generasi Pemikirannya

Jefri Porkonanta Tarigan

Abstract


Keberadaan jaminan atas perlindungan HAM telah menjadi unsur penting dalam negara hukum yang demokratis dan berdasarkan konstitusi. Indonesia sebagai negara hukum, telah mewujudkan jaminan perlindungan HAM yang tertuang dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun demikian, pencantuman jaminan HAM di Undang-Undang Dasar tidaklah cukup, melainkan harus diikuti pula oleh Undang-Undang yang berlaku sebagai bentuk politik hukum perlindungan HAM di Indonesia. Muatan suatu produk hukum termasuk akomodasi HAM akan sangat ditentukan oleh visi politik kelompok penguasa. Akomodasi politik hukum di Indonesia terhadap konsepsi HAM berdasarkan generasi pemikirannya terus mengalami perkembangan sejak memasuki era reformasi. Produk hukum mengenai HAM menjadi lebih banyak dihasilkan dibandingkan sebelum reformasi. Konfigurasi politik pada saat dimulainya reformasi tahun 1998 dan peralihan dari rezim otoriter ke alam demokrasi turut melatarbelakangi produk hukum mengenai HAM. Pada era demokrasi, produk hukum yang dihasilkan pun didominasi oleh akomodasi terhadap HAM generasi pertama yakni hak sipil dan hak politik yang dipandang sebagai suplemen utama bagi penyelenggaraan negara demokrasi. Meskipun demikian, adanya pembagian generasi HAM bukan berarti membedakan perlakuan pemenuhan dan perlindungannya karena masing-masing saling berkaitan dan dibutuhkan.

The guarantee of human rights protection has become an important element in a democratic and contitutional law state. Indonesia as a law state, has put human rights protection guarantees enshrined in its constitution, UUD 1945. However, the inclusion of human rights guarantees in the constitution is not enough, but must be followed by the Act in force as a law politics of human rights protection in Indonesia. Accomodation of human rights protection will be determined by the political vision of the ruler. Accommodation of law politics in Indonesia for the conception of human rights based on the generation have been developing since the reformation era. Act of human rights became more widely produced than before the reformation era. Political configuration at the 1998’s reformation and the transition from an authoritarian regime to democracy era is background of human rights protection development. In the era of democracy, law product is dominated by the accommodation on the first generation of human rights like civil rights and political rights. They are seen as a major supplement for the holding of democratic countries. Nevertheless, the distribution of generation of human rights does not mean differentiating treatment compliance and protection because they each are related and necessary.


Keywords


Akomodasi; politik hukum; HAM; demokrasi; generasi HAM; Accommodation; law politics; human rights; democracy; generation of human rights

References


Bagir Manan, dkk, 2006, Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia, Bandung: Alumni.

Bahder Johan Nasution, 2012, Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bandung: Mandar Maju.

Eide, Asbjorn & Allan Rosas, 2001, Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Raoul Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia.

Ismail Suny, 2004, Hak Asasi Manusia, Jakarta: Yarsif Watampone.

Janedjri M. Gaffar, 2012, Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945, Jakarta, Konstitusi Press

Jimly Asshiddiqie, 2006, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Majda El-Muhtaj, 2007, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Jakarta: Kencana.

Majda El Muhtaj, 2009, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, Jakarta: Rajawali Pers.

Moh. Mahfud MD, 2001, Dasar & Struktur Ketatanegaraan Indonesia – Edisi Revisi, Jakarta: Rineka Cipta.

Moh. Mahfud MD, 2011, Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi, Jakarta: Rajawali Pers.

Moh. Mahfud MD, 2011, Politik Hukum di Indonesia - Edisi Revisi, Jakarta: Rajawali Pers.

Muladi, 2009, Hak Asasi Manusia - Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama.

Nickel, James W., 1996, Hak Asasi Manusia Refleksi Filosofis atas Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Ramdlon Naning, 1983, Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia Program Penunjang Bantuan Hukum Indonesia.

Saafroedin Bahar, 1996, Hak Asasi Manusia: Analis Komnas HAM dan Jajaran Hankam/ABRI, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Satjipto Rahardjo, 2009, Hak Asasi Manusia Dalam Masyarakatnya, dalam Muladi, Hak Asasi Manusia - Hakikat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Bandung: Refika Aditama.

Satya Arinanto, 2008, Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Smith, Rhona K.M., Njal Høstmælingen, dkk, 2008, Hukum Hak Asasi Manusia, Yogyakarta: Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia.

Zeffry Alkatiri, 2010, Belajar Memahami HAM, Jakarta: Ruas.

Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Putusan Pengadilan:

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU-I/2003, tanggal 24 Februari 2004

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-VIII/2010, tanggal 29 September 2011

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011, tanggal 20 Juni 2012

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XII/2013, tanggal 18 Februari 2015

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-I/2003, tanggal 28 Oktober 2004

Internet:

Laporan Data Pengaduan Tahun 2014, 2015, dan hingga April 2016, Bagian Administrasi Pelayanan Pengaduan Komnas HAM, www.komnasham.go.id, diakses 30 Juni 2016


Refbacks

  • There are currently no refbacks.